Mahkamah Agung meluluskan Gedung Putih menekan perusahaan sosial media untuk hapus disinformasi
Mahkamah Agung di hari Rabu menjelaskan Gedung Putih dan tubuh-badan federasi seperti FBI mungkin terus mendesak basis sosial media untuk hapus content yang dipandang pemerintahan sebagai misinformasi, hingga memberi pemerintah Biden kemenangan tehnis yang terpenting di tahun pemilu.
Yang penting, keputusan ini bermakna jika. Departemen Keamanan Dalam Negeri bisa terus mengidentifikasi upload ke perusahaan sosial media seperti Facebook dan X yang di yakinkan adalah kerja hasil agen asing yang berusaha mengusik pilpres tahun ini.
Di banding menyelidik beberapa pertanyaan penting berkenaan Amandemen Pertama kali yang di sodorkan oleh kasus ini. Pengadilan putuskan jika negara dan pemakai sosial media yang melawan pemerintah Biden tidak memiliki hak untuk menuntut.
Hakim Amy Coney Barrett menulis pendapat itu dengan sebagian besar 6-3.
“Untuk memutuskan pendirian, penggugat harus memperlihatkan dampak negatif besar jika, dalam kurun waktu dekat. Mereka akan menanggung derita rugi yang bisa di jelajahi ke tersangka pemerintahan dan bisa di perbarui lewat perintah yang mereka meminta,” tulis Barrett. “Karena tidak ada penggugat yang menanggung beban itu, tidak ada seorangpun yang memiliki hak untuk minta keputusan awalnya.”
Petinggi pemerintah Biden sepanjang tahun sudah coba merayu basis sosial media untuk hapus posting yang tampilkan misinformasi mengenai vaksin, wabah. Covid-19, pemilu tahun 2020, dan sebagainya. Banyak dari posting itu, menurut pemerintahan, berlawanan dengan peraturan yang di putuskan oleh basis itu.
Mahkamah Agung mengizinkan Gedung Putih menekan perusahaan media
Petinggi Partai Republik pada dua negara sisi – Missouri dan Louisiana – dan lima pemakai sosial media menuntut praktek itu di tahun 2022, dengan argumen jika. Gedung Putih lakukan lebih dari sekedar “merayu” raksasa tehnologi untuk hapus sejumlah poin yang menipu. Kebalikannya, kata mereka, pemerintah Biden justru lakukan kampanye pemaksaan secara tidak resmi dan tertutup. Untuk membekap beberapa suara yang tidak mereka sepakati – sebuah praktek yang di kenali sebagai “jawboning.”
Mereka menunjuk pada keputusan perusahaan sosial media untuk sembunyikan liputan netbook Hunter Biden pada tahun akhir 2020 sebagai bukti dampak pemerintahan yang inkonstitusional. Tetapi komunikasi intern berkaitan dengan pengatasan. Twitter pada laporan berkenaan netbook menyorot bagaimana beberapa petinggi tinggi perusahaan terpecah berkenaan apa akan sembunyikan kabar berita itu. Berlawanan dengan anjuran dari sejumlah kritikus jika basis itu menurunkannya karena penekanan dari pemerintahan. Tetapi komunikasi intern berkaitan dengan pengatasan.
Penggugat mengeklaim. FBI memercayakan basis itu untuk hapus content yang di deteksi sebagai “asing” walau sebenarnya posting itu sebetulnya di catat oleh orang Amerika. Tetapi komunikasi intern berkaitan dengan pengatasan.
Hakim Agung John Roberts dan Hakim Sonia Sotomayor, Elena Kagan. Brett Kavanaugh dan Ketanji Brown Jackson mendapat suara sebagian besar 6-3. Tetapi komunikasi intern berkaitan dengan pengatasan.